Musi Hutan Persada

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 38/Kpts-II/1996, Perusahaan diberikan hak untuk mengusahakan hutan tanaman industri (HTI) pada areal seluas 296.400 ha di Provinsi Sumatera Selatan dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu.

Sedangkan kewajiban Perusahaan antara lain :
1. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan tata batas;
3. Membuat Rencana Karya Pengusahaan HTI;
4. Membuat Rencana Karya Tahunan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
5. Membuat dan menyelesaikan Andal, RKL dan RPL;
6. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan HTI;
7. Melaksanakan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh;
8. Melaksanakan pengusahaan HTI dengan kemampuan sendiri/patungan, meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan dan pemasaran sesuai dengan RKP-HTI menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat, azas kelestarian dan azas perusahaan;
9. Mengusahakan areal HPHTI sesuai dengan RKP-HTI dan RKT-HTI yang disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan penanaman kembali setelah penebangan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerja;
13. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberikan wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian.

Sertifikasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan hutan tanaman, memperoleh pengakuan dari stakeholder tentang kinerja Perusahaan, serta memenuhi tuntutan pasar global yang menghendaki produk kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan ramah lingkungan. Maka Perusahaan melaksanakan beberapa skema sertifikasi, baik yang bersifat mandatory maupun voluntary dan telah memperoleh sertifikat sebagai berikut :
1. Sertifikat Sistem manajemen Lingkungan ISO 14001 (mulai tahun 2007, berlaku sampai dengan 2017)
2. Sertifikat Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (mulai tahun 2010, berlaku sampai dengan 2018)
3. Sertifikat FSC Controlled Wood mulai tahun 2009 berlaku sampai dengan 2019(saat ini dalam proses perbaikan untuk menutup temuan major)
4. Sertifikat PROPER 2014/2015 dengan peringkat BIRU (mulai tahun 2012/2013)
Saat ini dalam proses untuk mengikuti Sertifikasi Sustainable Forest Management - IFCC dan diharapkan sudah memperoleh Sertifikat SFM-PEFC pada akhir tahun 2016.